LKP BROSUR

Bulan puasa ramadhan pada tahun 2021 jatuh pada tanggal 13 April 2021, selama masa libur puasa aktivitas sekolah diliburkan dari tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 dan dilanjutkan dengan cuti bersama 17 sampai dengan 19 Mei 2021 dan masuk kembali pada tanggal 20 Mei 2021.

Hal ini sesuai dengan surat edaran Kepala Dinas Pendidikkan Provinsi Kalimantan Tengah nomor 421/ 971/ Disdik/ IV/ 2021 tertanggal 9 April 2021 tentang Pelaksanaan Libur Khusus Puasa (LKP) dengan Pemberian Pendidikan Karakter dan Tugas Akademik di Masa Pandemi Covid-19 dan ditindaklanjuti dengan surat edaran Kepala SMK Negeri 2 Tamiang Layang nomor 421.2/ 14.13.101/40089 / KS/ SMKN2TL/ IV/ 2021 tertanggal 9 April 2021.

Ada beberapa penekanan yang disampaikan dalam kedua surat tersebut yaitu:

  1. Libur Khusus Puasa di mulai tanggal 13 April 2021 sd 14 Mei 2021 dan dilanjutkan cuti bersama pada tanggal 17 s.d 19 Mei 2021 (cuti bersama bila ada revisi dari Disdik Prov. Kalteng maka akan segera di informasikan).
  2. Tanggal 20 Mei 2021 aktif melaksanakan Pembelajaran dengan moda yang akan disesuiakan dengan perkembangan pandemi bagi kelas X dan XI.
  3. Selama Libur Khusus Puasa, masing-masing Guru Mata Pelajaran tetap memberikan penugasan akademik kepada siswa-siswi kelas X dan XI dari rumah menggunakan moda daring asinkronus melalui eLearning SIBAJAKAH, GCR dan atau WAG, minimal 1 minggu 1 Kompetensi Dasar, dan atau menyesuaikan tingkat kesulitan materi dan pemetaan KI/KD yang sudah ditetapkan dan semua penugasan maksimal diselesaiakn dikumpulkan pada tanggal 20 Mei 2021 dan diberikan umpan balik/ penilaian.
  4. Bagi kelas XII materi pembelajaran selama Libur Khusus Puasa, di arahkan pada latihan penyelesaian soal UKK yang telah disepakati oleh penguji Internal dan Eksternal.
  5. Materi PPK sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dikoordinir oleh masing-masing Guru Pendidikan Agama dan dijadwalkan khusus pada setiap hari Jum`at pagi (tgl 16, 23 dan 30 April 2021) secara daring via zoom meeting sekolah dan di ikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas X, XI dan XII. (materi PPK sebagaimana terlampir dalam SE)
  6. Guru mata pelajaran yang akan menggunakan vasilitas zoom meeting sekolah untuk memberikan penjelasan materi pembelajaran agar dapat melapor kepada operator untuk dibuatkan jadwal dan roomnya.
  7. Selama Libur Khusus Puasa masing-masing Guru menyelesaikan administrasi pembelajaran dan administrasi lainnya baik disekolah dan atau dirumah masing-masing terutama penialian Semester VI dan US bagi kelas XII
  8. Absensi Kepegawain selama Libur Khusus Puasa tetap dilaksanakan secara Daring pada link yang akan di bagikan pada tanggal 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 April 2021 dan 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 Mei 2021;
  9. Berkaitan dengan beberapa agenda yang sudah direncanakan untuk kelas XI dan XII maka disampaikan sebagai berikut:

SE LPK

Untuk itu agar rangkaian kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar dan mencapai hasil yang maksimal, maka diperlukan kerjasama seluruh komponen pendidikan yaitu GTK, siswa dan Orangtua/ wali siswa. Terlebih pada masa pandemi yang mana prosentase tanggungjawab pengawasan pendidikan sangat besar di ranah orangtua dan atau keluarga.

Unduh surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Disini

MAS NADM

Hari ini Senin 1 Maret 2021 Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim kembali melaksanakan konferensi pers/ pengumuman resmi terkait dengan perpanjangan bantuan kuota data internet untuk pembelajaran dimasa pandemi. Pada paparannya Mas Mentri menyampaikan besaran kuota yang akan di terima oleh siswa dan mahasiswa serta Guru dan Dosen sebagai berikut:

Kuota

Paket-paket tersebut adalah untuk kuota reguler dan dapat digunakan mengakses semua laman-laman internet terkecuali yang sudah diblock antara lain

  1. situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta
  2. Twitter
  3. Instagram
  4. Facebook, dan
  5. Tiktok

Daftar situs dan aplikasi yang dikecualikan di atas dapat bertambah sewaktu-waktu.

 

 

jadwal

Dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 terutama pada  point 3 huruf c, maka Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan kebijakan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh sekolah untuk SMA, SMK dan SLB di Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan mengacu pada point 4 huruf c (tes secara luring atau daring,) dalam artian Ujian Ahir Sekolah (UAS) khusus kelas XII pada tahun 2021 ini adalah tes tertulis yang akan dilaksanakan dalam 2 Moda yaitu Dalam Jaringan dan atau Luar Jaringan sesuai dengan ketersedian fasilitas pendukung di sekolah dan daerah masing-masing.

Untuk menyukseskan agenda kegiatan tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang di komandoi oleh Plt. Kepala Dinas Bapak H.A. Syaifudi, S.Pd.,M.SM mengundang seluruh Kepala SMA, SMK SLB se Kalimantan Tengah untuk mensosialisasikan dan menyamakan persepsi tentang kegiatan UAS tersebut dengan memberikan paparan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah SMA, SMK, SLB Provinsi Kaliamatan Tengah tahun 2021 melalui virtual zoom meeting pada tanggal 18 Pebruari 2021.

Sedangkan pada SMK Negeri 2 Tamiang Layang, dengan mengingat peta penyebaran dan penularan pandemi Covid-19 masih dalam zona merah maka pelaksanaan UAS kelas XII tahun 2021 akan dilaksanakan secara Daring dengan memaksimalkan  LMS Si-Bajakah di https://elearning.disdik.kalteng.go.id/. Untuk itu para calon peserta UAS kelas XII agar dapat mengecek kembali user id dan password yang telah dibagikan sekolah pada ulangan semester I tahun 2020 dan agar dapat menyipakan perangkat pendukungnya baik berupa Smart Phone dan atau Komputer.

se 1

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim menerbitkan SE Mendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) ini ditandatangani Mendikbud Nadiem pada tanggal 1 Februari 2021. Tentunya penerbitan Surat Edaran Peniadaan UN ini memiliki alasan pertimbangan yang kuat.

SE Mendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia dengan tembusan yang diberikan kepada Menteri Agama, Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Seluruh Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Seluruh Kepala Satuan Pendidikan. Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dapat diunduh aslinya di laman Kemendikbud.

Tentu saja efek pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan berlarut-larut ini menjadi alasan utama terbitnya SE Mendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Tidak mungkin menjamin keselamatan dan kesehatan peserta didik dalam masa Pandemi COVID-19 yang semakin berbahaya dan luar biasa meski sudah ada vaksin dan berbagai protokol kesehatan yang harus dijalankan. Namun keselamatan masyarakat khususnya peserta didik adalah hal yang tidak bisa disepelekan dan dianggap enteng.

Berikut adalah isi Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), bukan format asli:

Dasar Hukum

Dasar hukum dari Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang ditandatangani Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 1 Februari 2021 ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),

  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723),

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157),

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487),

  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590).

Isi Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)

Berkenaan dengan penyebaran CoronaVirus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut.

  1. Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan.

  2. Dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

  3. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:

    1. menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester,

    2. memperolehn ilai sikap/perilaku minimal baik, dan

    3. mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

  1. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 hurufc, dilaksanakan dalam bentuk:

    1. portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya),

    2. penugasan,

    3. tes secara luring atau daring, dan/atau

    4. bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

  2. Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. kelulusan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3,

    2. ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c bagi peserta didik pendidikan kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan,

    3. ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada angka 4,

    4. peserta ujian tingkat satuan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data pokok pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dan

    5. hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam data pokok pendidikan.

  1. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk:

      1. portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya),

      2. penugasan,

      3. tes secara luring atau daring, dan/atau

      4. bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

    2. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukurketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

  1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini atau dapat diunduh pada laman jdih.kemdikbud.go.id,

    2. Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDBdaring.

  1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 8 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimanadiatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikianlah isi SE Mendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia dengan tembusan yang diberikan kepada Menteri Agama, Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Seluruh Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Seluruh Kepala Satuan Pendidikan.

Halaman 1 dari 9

Hak Cipta © 2021 SMKN 2 Tamiang Layang Kab. Barito Timur - Prov. Kalimantan Tengah